
Banyak Daerah Terisolasi, RUU Daerah Kepulauan Mendesak untuk Dibahas
Indrajaya mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sangat penting bagi penduduk daerah kepulauan dan sudah lama diusulkan namun belum dibahas.
DKPP Soroti Dugaan Praktik Politik Uang di Pemungutan Suara Ulang
Selain politik uang, DKPP juga menyoroti masih terjadinya perbedaan antara KPU dan Bawaslu dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan maupun putusan MK.
Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Hanif Dhakiri: Pemerintah Harus Segera Koreksi Arah
Hanif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dikejar dari angka, melainkan harus berkualitas dan menyentuh langsung kehidupan rakyat.
Prabowo Mau Bangun Kampung Haji di Mekkah, PKB: Bermanfaat Bagi Umat
Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, kata Kiai An’im, Indonesia akan sangat diuntungkan jika memiliki kampung haji sendiri di Mekkah.
TNI Batalkan Mutasi 7 Pati, DPR: Panglima Tak Boleh Main Dua Kaki
Oleh Soleh menegaskan bahwa TNI harus memiliki loyalitas tunggal kepada negara, bukan kepada orang lain. Anggota TNI tidak boleh memiliki loyalitas ganda.
Rumah Nusantara Hadir di Rusia, Apa Itu?
Pendirian Rumah Nusantara merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan dan memperluas diplomasi pendidikan serta budaya Indonesia di kancah global.
Gubernur DKI Jakarta Tegaskan Rekrutmen PPSU Bebas Nepotisme
Pramono menyatakan pihaknya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau aduan jika menemukan indikasi kecurangan dalam proses seleksi PPSU.
Ribuan Warga Lamar Jadi PPSU, Gubernur Jakarta Pastikan Seleksi Berjalan Transparan
Menurut Pramono, pihaknya telah mewanti-wanti jajaran bawahannya agar tidak membuat keputusan sendiri dalam proses penentuan calon pekerja PPSU.
JPPI Kritik Komersialisasi Pendidikan di Hardiknas 2025: Pendidikan Bukan Komoditas
JPPI menilai praktik penahanan ijazah karena tunggakan biaya hingga orang tua yang terjerat pinjol demi biaya sekolah adalah bukti komersialisasi pendidikan.
Pajak Kripto dan Fintech Kian Berkontribusi Besar, Capai Rp4,48 Triliun per Maret 2025
Kedua sektor ini menyumbang Rp4,48 triliun ke kas negara. Sebanyak Rp1,2 triliun berasal dari pajak kripto, sementara Rp3,28 triliun lainnya dari fintech.
Opini
Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Hanif Dhakiri: Pemerintah Harus Segera Koreksi Arah
Hanif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dikejar dari angka, melainkan harus berkualitas dan menyentuh langsung kehidupan rakyat.
Prabowo Mau Bangun Kampung Haji di Mekkah, PKB: Bermanfaat Bagi Umat
Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, kata Kiai An’im, Indonesia akan sangat diuntungkan jika memiliki kampung haji sendiri di Mekkah.
TNI Batalkan Mutasi 7 Pati, DPR: Panglima Tak Boleh Main Dua Kaki
Oleh Soleh menegaskan bahwa TNI harus memiliki loyalitas tunggal kepada negara, bukan kepada orang lain. Anggota TNI tidak boleh memiliki loyalitas ganda.
Rumah Nusantara Hadir di Rusia, Apa Itu?
Pendirian Rumah Nusantara merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan dan memperluas diplomasi pendidikan serta budaya Indonesia di kancah global.
Gubernur DKI Jakarta Tegaskan Rekrutmen PPSU Bebas Nepotisme
Pramono menyatakan pihaknya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau aduan jika menemukan indikasi kecurangan dalam proses seleksi PPSU.
Ribuan Warga Lamar Jadi PPSU, Gubernur Jakarta Pastikan Seleksi Berjalan Transparan
Menurut Pramono, pihaknya telah mewanti-wanti jajaran bawahannya agar tidak membuat keputusan sendiri dalam proses penentuan calon pekerja PPSU.
JPPI Kritik Komersialisasi Pendidikan di Hardiknas 2025: Pendidikan Bukan Komoditas
JPPI menilai praktik penahanan ijazah karena tunggakan biaya hingga orang tua yang terjerat pinjol demi biaya sekolah adalah bukti komersialisasi pendidikan.
Pajak Kripto dan Fintech Kian Berkontribusi Besar, Capai Rp4,48 Triliun per Maret 2025
Kedua sektor ini menyumbang Rp4,48 triliun ke kas negara. Sebanyak Rp1,2 triliun berasal dari pajak kripto, sementara Rp3,28 triliun lainnya dari fintech.
PPN PMSE Dominasi Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Nasional
Hingga Maret 2025, DJP melaporkan total setoran dari Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) mencapai Rp27,48 triliun.
Pemerintah Kantongi Rp34,91 Triliun dari Pajak Ekonomi Digital hingga Maret 2025
Total penerimaan pajak dari sektor ini mencapai Rp34,91 triliun, mencakup berbagai jenis pajak seperti PPN PMSE, pajak kripto, pajak fintech, dan pajak SIPP.



















