Prabowo Ingin Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Akademisi: Beri Karpet Merah untuk Israel
Guru Besar UIN Jakarta Khamami Zada menilai ide evakuasi warga Gaza ke Indonesia justru merugikan warga Palestina dan sebaliknya malah memenangkan Israel.
LPSK Dorong Tindakan Cepat Polisi Tangani Teror terhadap Tempo
LPSK mencatat bahwa ancaman terhadap jurnalis bukan hal baru. “Dalam tiga tahun terakhir, tercatat ada 21 ancaman teror terhadap jurnalis,” sebut anggota LPSK.
Komnas HAM Dorong Polisi dan LPSK Lindungi Jurnalis Tempo
Komnas HAM mendorong LPSK memberikan perlindungan tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada saksi-saksi yang terlibat dalam kasus teror yang menimpa Tempo.
Hadiri Halal Bihalal KWP, Firnando: Pererat Silaturahmi Anggota Legislatif dan Insan Pers
Firnando menilai Halal Bihalal Koordinatoriat Wartawan Parlemen sebagai momentum strategis untuk mempererat silaturahmi antara anggota legislatif dan pers.
Komnas HAM Tegaskan Jurnalis Adalah Pembela HAM, Negara Wajib Lindungi
Komnas HAM menegaskan bahwa jurnalis merupakan bagian dari pembela hak asasi manusia (human rights defender) yang wajib dilindungi oleh negara
Komnas HAM: Teror terhadap Tempo Langgar Lima Hak Asasi Manusia
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kasus teror terhadap jurnalis dan redaksi Tempo merupakan pelanggaran terhadap lima HAM sekaligus.
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Razia Pendatang, Fokus pada Pendataan dan Layanan Adminduk
Menurut Gubernur Pramono, pendekatan ini diambil untuk menciptakan suasana yang kondusif dan inklusif bagi masyarakat yang ingin mengadu nasib di Jakarta.
Teror Terhadap Tempo Dinilai Sistematis, Komnas HAM Minta Penyelidikan Menyeluruh
Abdul Haris Semendawai menyatakan, serangkaian teror terhadap jurnalis dan redaksi Tempo memiliki pola yang sistematis dan menyasar secara spesifik.
Komnas HAM: Teror terhadap Tempo Ancam Kebebasan Pers
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengingatkan bahwa teror yang dialami Tempo bukan insiden kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan pers.
Komnas HAM Desak Polri Lindungi Jurnalis Tempo
Komnas HAM memberikan perhatian serius pada rangkaian teror yang menimpa jurnalis dan redaksi Tempo, termasuk pengiriman paket kepala babi dan bangkai tikus.
Opini
Komnas HAM Dorong Polisi dan LPSK Lindungi Jurnalis Tempo
Komnas HAM mendorong LPSK memberikan perlindungan tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada saksi-saksi yang terlibat dalam kasus teror yang menimpa Tempo.
Hadiri Halal Bihalal KWP, Firnando: Pererat Silaturahmi Anggota Legislatif dan Insan Pers
Firnando menilai Halal Bihalal Koordinatoriat Wartawan Parlemen sebagai momentum strategis untuk mempererat silaturahmi antara anggota legislatif dan pers.
Komnas HAM Tegaskan Jurnalis Adalah Pembela HAM, Negara Wajib Lindungi
Komnas HAM menegaskan bahwa jurnalis merupakan bagian dari pembela hak asasi manusia (human rights defender) yang wajib dilindungi oleh negara
Komnas HAM: Teror terhadap Tempo Langgar Lima Hak Asasi Manusia
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kasus teror terhadap jurnalis dan redaksi Tempo merupakan pelanggaran terhadap lima HAM sekaligus.
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Razia Pendatang, Fokus pada Pendataan dan Layanan Adminduk
Menurut Gubernur Pramono, pendekatan ini diambil untuk menciptakan suasana yang kondusif dan inklusif bagi masyarakat yang ingin mengadu nasib di Jakarta.
Teror Terhadap Tempo Dinilai Sistematis, Komnas HAM Minta Penyelidikan Menyeluruh
Abdul Haris Semendawai menyatakan, serangkaian teror terhadap jurnalis dan redaksi Tempo memiliki pola yang sistematis dan menyasar secara spesifik.
Komnas HAM: Teror terhadap Tempo Ancam Kebebasan Pers
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengingatkan bahwa teror yang dialami Tempo bukan insiden kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan pers.
Komnas HAM Desak Polri Lindungi Jurnalis Tempo
Komnas HAM memberikan perhatian serius pada rangkaian teror yang menimpa jurnalis dan redaksi Tempo, termasuk pengiriman paket kepala babi dan bangkai tikus.
Kuasa Hukum: Tak Ada Kewajiban Tunjukkan Ijazah Jokowi di Luar Jalur Hukum
Menurut Yakup Putra Hasibuan, keinginan sebagian pihak agar Jokowi mempublikasikan ijazahnya adalah permintaan yang tidak berdasar secara hukum.
Wujudkan Indonesia Emas, Mendes Ingin GP Ansor Manfaatkan Jaringan Dukung Pembangunan Desa
Banyaknya SDM GP Ansor yang berkualitas diharapkan dapat membantu Kemendes PDT dalam mewujudkan Kopdes Merah Putih yang konsepnya terus dimatangkan pemerintah.
