Tindakan Eks Kapolres Ngada Dinilai Langgar HAM Berat
Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, menyatakan bahwa kasus yang menjerat Kapolres Ngada merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.
Polisi Tangkap Eks Kapolres Ngada Terkait Kasus Pencabulan Anak
Direktur Reskrimum Polda NTT, Kombes Pol. Patar Silalahi, mengungkapkan bahwa aksi tersebut terjadi saat AKBP Fajar masih menjabat sebagai Kapolres Ngada.
Masjid Jami Al-Makmur Cikini, Warisan Raden Saleh yang Masih Kokoh Berdiri Hingga Sekarang
Memiliki arsitektur bergaya bangunan Belanda, Masjid Jami Al-Makmur sudah masuk dalam Cagar Budaya Dinas Kebudayaan DKI Jakarta pada tahun 1993 silam.
Penempatan Militer di 15 K/L, Mahasiswa Hindu Dharma: Kikis Prinsip Supremasi Sipil
Perluasan ini disebut akan mengaburkan ranah sipil dan militer dalam tubuh kementerian dan lembaga. Pasalnya, hal ini akan merusak sistem merit dan karier ASN.
Takaran MinyaKita Disunat, Komisi III: Produsen Harus Dihukum Berat
Abdullah juga menyoroti kurangnya pengawasan Satgas Pangan yang tidak bisa mengantisipasi pelanggaran sehingga beredar MinyaKita yang tak sesuai ketentuan.
Soal RUU TNI, Siaga 98: Kekhawatiran Kembalinya Dwifungsi ABRI Sangat Berlebihan
Hal ini dikarenakan TNI saat ini sudah terbebas dari pengaruh kekuasaan sebagaimana era sebelum reformasi, yang pada saat itu kekuasaan tidak dibatasi.
Cegah Penyakit dan Lindungi Hewan, DKI Gencarkan Sterilisasi Kucing Liar
Program sterilisasi kucing liar menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan kota yang sehat, ramah hewan, dan bebas rabies.
DKI Jakarta Terima Rekor MURI Berkat Program Sterilisasi Kucing Terbanyak
Program sterilisasi dilaksanakan oleh Dinas KPKP DKI Jakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan hewan dan pengendalian populasi kucing liar di ibu kota.
Kemenkumham: Tuduhan Militerisasi dan Otoritarianisme Berlebihan dan Tak Berdasar
Menteri HAM menyebut tuduhan-tuduhan seperti berkembangnya militerisasi dan otoritarianisme di Indonesia sebagai sesuatu yang berlebihan dan insinuatif.
Kemenham Klarifikasi Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia yang Diklaim The Economist
Dalam keterangannya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa tuduhan terhadap pemerintah soal memburuknya demokrasi dianggap berlebihan dan insinuatif.
Opini
Masjid Jami Al-Makmur Cikini, Warisan Raden Saleh yang Masih Kokoh Berdiri Hingga Sekarang
Memiliki arsitektur bergaya bangunan Belanda, Masjid Jami Al-Makmur sudah masuk dalam Cagar Budaya Dinas Kebudayaan DKI Jakarta pada tahun 1993 silam.
Penempatan Militer di 15 K/L, Mahasiswa Hindu Dharma: Kikis Prinsip Supremasi Sipil
Perluasan ini disebut akan mengaburkan ranah sipil dan militer dalam tubuh kementerian dan lembaga. Pasalnya, hal ini akan merusak sistem merit dan karier ASN.
Takaran MinyaKita Disunat, Komisi III: Produsen Harus Dihukum Berat
Abdullah juga menyoroti kurangnya pengawasan Satgas Pangan yang tidak bisa mengantisipasi pelanggaran sehingga beredar MinyaKita yang tak sesuai ketentuan.
Soal RUU TNI, Siaga 98: Kekhawatiran Kembalinya Dwifungsi ABRI Sangat Berlebihan
Hal ini dikarenakan TNI saat ini sudah terbebas dari pengaruh kekuasaan sebagaimana era sebelum reformasi, yang pada saat itu kekuasaan tidak dibatasi.
Cegah Penyakit dan Lindungi Hewan, DKI Gencarkan Sterilisasi Kucing Liar
Program sterilisasi kucing liar menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan kota yang sehat, ramah hewan, dan bebas rabies.
DKI Jakarta Terima Rekor MURI Berkat Program Sterilisasi Kucing Terbanyak
Program sterilisasi dilaksanakan oleh Dinas KPKP DKI Jakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan hewan dan pengendalian populasi kucing liar di ibu kota.
Kemenkumham: Tuduhan Militerisasi dan Otoritarianisme Berlebihan dan Tak Berdasar
Menteri HAM menyebut tuduhan-tuduhan seperti berkembangnya militerisasi dan otoritarianisme di Indonesia sebagai sesuatu yang berlebihan dan insinuatif.
Kemenham Klarifikasi Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia yang Diklaim The Economist
Dalam keterangannya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa tuduhan terhadap pemerintah soal memburuknya demokrasi dianggap berlebihan dan insinuatif.
Bupati Aceh Tenggara Hibahkan Lahan untuk Relokasi Lapas Kutacane
Bupati Salim Fakhry menghibahkan lahan seluas 4,1 hektare kepada Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk pembangunan lapas yang lebih layak.
Dirjenpas Tawarkan Pelatihan Produktif Bagi Warga Binaan Lapas Kutacane
Program pelatihan bagi warga binaan Lapas Kutacane akan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Nusakambangan, yang sedang digagas sebagai lumbung ketahanan nasional.
