APBN Defisit Rp31,3 Triliun, PKS: Jangan Dianggap Remeh Harus Segera Ditangani
Defisit APBN awal tahun ini menjadi yang pertama dalam 4 tahun terakhir, terutama akibat anjloknya penerimaan pajak hingga 41,86% dibandingkan tahun sebelumnya.
Soal Kapolres Ngada Jadi Tersangka, Sufmi Dasco: Langkah Polri Sudah Tepat
Politisi Gerindra ini meminta Polri untuk memberikan hukuman berat untuk Kapolres Ngada Fajar Widyatama Lukman yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Soal Perwira Aktif Isi Jabatan Kementerian dan Lembaga, PB HMI: Reformasi TNI-Polri Hanya Isapan Jempol!
Menurut Maulana Taslam, penunjukan perwira tinggi TNI/Polri sebagai pejabat di K/L jelas tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Soal Target Swasembada Pangan di NTT, DPR: Sulit Tercapai Jika Irigasi Tak Terpenuhi
Usman Husin mengatakan target swasembada pangan di kawasan NTT sulit tercapai jika pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan irigasi di kawasan tersebut.
PMI Meninggal di Peru, Menteri P2MI Janji Bantu Pulangkan Jenazah ke Tanah Air
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding berjanji pihaknya akan membantu keluarga PMI Yetti Purwaningsih yang terkendala biaya untuk memulangkan jenazah dari Peru.
Kemendes Gandeng Muhammadiyah Kuatkan Ekonomi dan Dakwah di Desa
Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan PP Muhammadiyah terkait dengan penguatan ekonomi dan penguatan dakwah di desa.
Marak Kosmetik Ilegal, PKB: Negara Seperti Tidak Melindungi Konsumen
Temuan kosmetik ilegal dan berbahaya atau tanpa izin edar meningkat sepuluh kali lipat pada Februari 2025 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
DPR Apresiasi Gerak Cepat Polri Tetapkan Kapolres Ngada Jadi Tersangka Kasus Asusila Anak
Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menyikapi kasus Kapolres Ngada dengan menetapkannya sebagai tersangka.
Selamatkan IKM, DPR Minta Impor Ilegal Ditindak Tegas
Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim, maraknya impor ilegal mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.
Revisi UU Sisdiknas, DPR: Pemerintah Pusat Akan Ambil Alih Tata Kelola Guru Nasional
Tata kelola guru nasional yang dimaksud meliputi rekrutmen guru, pengangkatan, distribusi, penentuan karir, pembayaran gaji, tunjangan, dan aspek lainnya.
Opini
Soal Perwira Aktif Isi Jabatan Kementerian dan Lembaga, PB HMI: Reformasi TNI-Polri Hanya Isapan Jempol!
Menurut Maulana Taslam, penunjukan perwira tinggi TNI/Polri sebagai pejabat di K/L jelas tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Soal Target Swasembada Pangan di NTT, DPR: Sulit Tercapai Jika Irigasi Tak Terpenuhi
Usman Husin mengatakan target swasembada pangan di kawasan NTT sulit tercapai jika pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan irigasi di kawasan tersebut.
PMI Meninggal di Peru, Menteri P2MI Janji Bantu Pulangkan Jenazah ke Tanah Air
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding berjanji pihaknya akan membantu keluarga PMI Yetti Purwaningsih yang terkendala biaya untuk memulangkan jenazah dari Peru.
Kemendes Gandeng Muhammadiyah Kuatkan Ekonomi dan Dakwah di Desa
Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan PP Muhammadiyah terkait dengan penguatan ekonomi dan penguatan dakwah di desa.
Marak Kosmetik Ilegal, PKB: Negara Seperti Tidak Melindungi Konsumen
Temuan kosmetik ilegal dan berbahaya atau tanpa izin edar meningkat sepuluh kali lipat pada Februari 2025 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
DPR Apresiasi Gerak Cepat Polri Tetapkan Kapolres Ngada Jadi Tersangka Kasus Asusila Anak
Rudianto Lallo mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menyikapi kasus Kapolres Ngada dengan menetapkannya sebagai tersangka.
Selamatkan IKM, DPR Minta Impor Ilegal Ditindak Tegas
Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim, maraknya impor ilegal mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.
Revisi UU Sisdiknas, DPR: Pemerintah Pusat Akan Ambil Alih Tata Kelola Guru Nasional
Tata kelola guru nasional yang dimaksud meliputi rekrutmen guru, pengangkatan, distribusi, penentuan karir, pembayaran gaji, tunjangan, dan aspek lainnya.
Polemik SE Kemenpan-RB, DPR: Pengangkatan CPNS dan PPPK Jangan Ditunda
Taufan Pawe menyoroti polemik SE KemenpAN RB terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK. Menurutnya, tidak perlu ditunda apabila Pemerintah Daerah sudah siap.
Sunat Takaran MinyaKita, Kemenkop Akan Cabut NIK Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara
Kemenkop menindak Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus yang terbukti melakukan pelanggaran dalam distribusi minyak goreng merek MinyaKita.
