Anggaran OIKN dan Kementerian PU Ditambah, M. Toha: Harus Sinergi Bangun IKN
Mohammad Toha meminta Kementerian PU dan OIKN bersinergi dalam menuntaskan proyek IKN menyusul kembali ditambahnya anggaran untuk melaksanakan pembangunan.
Perangi Kasus Kekerasan di Pesantren, PBNU Upayakan MoU dengan Kepolisian
Alissa Wahid mengungkap bahwa PBNU telah mengambil langkah konkret dalam menangani kasus kekerasan di pesantren, termasuk dengan membentuk satuan tugas khusus.
PBNU Gandeng Polri, Dorong Percepatan Penanganan Kekerasan di Pesantren
Lewat kerja sama ini, PBNU dan Polri berharap dapat mempercepat upaya pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren.
Ombudsman RI Soroti Keamanan dan Ketersediaan LPG 3 Kg di Daerah
Ombudsman menegaskan bahwa perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 kg sangat penting demi keamanan dan ketersediaannya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ombudsman RI Desak Perbaikan Distribusi LPG 3 Kg
Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian Ombudsman dalam distribusi LPG 3 kg, yakni mekanisme penyaluran, sasaran penerima, dan perubahan tata kelola.
Cak Imin Targetkan Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026
Berbagai strategi telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, mulai dari integrasi data hingga program-program pemberdayaan.
Ombudsman RI Soroti Potensi Maladministrasi dalam Coretax
Ada tiga potensi maladministrasi dalam Coretax. Yaitu ketidakefektifan sistem, penyimpangan prosedur, dan risiko layanan tidak dapat diakses pengguna.
Wajib Pajak Keluhkan Bug di Coretax, Ombudsman RI Desak Perbaikan
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menegaskan bahwa jika permasalahan ini tidak segera diatasi, Coretax berpotensi mengalami maladministrasi.
Ombudsman RI Ungkap Maladministrasi Legalitas Lahan di Tembesi Tower, Batam
Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam proses penerbitan legalitas lahan dan penataan kawasan di Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
Polri dan PBNU Perkuat Sinergi untuk Jaga Keberagaman dan Tangkal Radikalisme
Dengan adanya sinergi antara Polri dan PBNU, diharapkan keberagaman dan toleransi di Indonesia semakin kuat, serta ancaman radikalisme dapat ditekan.
Opini
PBNU Gandeng Polri, Dorong Percepatan Penanganan Kekerasan di Pesantren
Lewat kerja sama ini, PBNU dan Polri berharap dapat mempercepat upaya pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren.
Ombudsman RI Soroti Keamanan dan Ketersediaan LPG 3 Kg di Daerah
Ombudsman menegaskan bahwa perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 kg sangat penting demi keamanan dan ketersediaannya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ombudsman RI Desak Perbaikan Distribusi LPG 3 Kg
Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian Ombudsman dalam distribusi LPG 3 kg, yakni mekanisme penyaluran, sasaran penerima, dan perubahan tata kelola.
Cak Imin Targetkan Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026
Berbagai strategi telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, mulai dari integrasi data hingga program-program pemberdayaan.
Ombudsman RI Soroti Potensi Maladministrasi dalam Coretax
Ada tiga potensi maladministrasi dalam Coretax. Yaitu ketidakefektifan sistem, penyimpangan prosedur, dan risiko layanan tidak dapat diakses pengguna.
Wajib Pajak Keluhkan Bug di Coretax, Ombudsman RI Desak Perbaikan
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menegaskan bahwa jika permasalahan ini tidak segera diatasi, Coretax berpotensi mengalami maladministrasi.
Ombudsman RI Ungkap Maladministrasi Legalitas Lahan di Tembesi Tower, Batam
Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam proses penerbitan legalitas lahan dan penataan kawasan di Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
Polri dan PBNU Perkuat Sinergi untuk Jaga Keberagaman dan Tangkal Radikalisme
Dengan adanya sinergi antara Polri dan PBNU, diharapkan keberagaman dan toleransi di Indonesia semakin kuat, serta ancaman radikalisme dapat ditekan.
Polri dan PBNU Berupaya Tangani Kekerasan di Lembaga Pendidikan
Polri dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat menjalin kerja sama untuk menangani kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan.
OIKN Dapat Anggaran Rp5,2 T, Indrajaya: Pembangunan IKN Amanat UU
Indrajaya mengatakan, pembangunan IKN adalah amanat Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2022. Dan sepanjang UU masih berlaku, maka pembangunan terus dijalankan.
